“Kami sudah diskusikan dengan Mas Wirya, dan sepakat untuk islah. Ini murni karena miskomunikasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tertutup itu, Asep juga menyatakan, “Ini murni karena miskomunikasi,” namun pernyataan tersebut jauh dari cukup untuk menjawab keresahan nasabah.
Meskipun demikian, pernyataan tersebut menambah ketidakpastian bagi nasabah dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah BTN telah melanggar prinsip transparansi dan keterbukaan yang diatur oleh Bank Indonesia.
Perubahan suku bunga yang terjadi tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Potensi Pelanggaran Regulasi dan Tuntutan Hukum
BTN dalam kasus ini diduga telah melanggar PBI yang mengatur ketentuan suku bunga kredit. Jika otoritas seperti OJK dan BI tidak segera mengambil langkah investigasi, ini akan menjadi preseden buruk bagi industri perbankan.
Transparansi yang diamanatkan oleh regulasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.
Kasus Nanda Wirya Laksana bisa menjadi pemicu bagi nasabah lain untuk menuntut keadilan. Jika perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan ini dianggap sah, nasabah akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap bank, dan reputasi institusi perbankan di Indonesia akan tergerus.
Bahkan, Bank BTN berisiko menghadapi tuntutan hukum jika tidak segera memberikan penjelasan yang komprehensif.