“Logika kebijakan Pemkot Surabaya ini terbalik. Kenapa kemudian hanya yang dari Madura, bukannya akses jalan dari gersik dan Sidoarjo serta pintu keluar tol Surabaya lebih bahaya?”. Cetusnya kepada madurapers.com.
Kebijakan Eri terkait penyekatan ini juga dinilai terlalu gegabah, tidak kemudian mendahulukan kordinasi dengan pimpinan yang ada di Madura. Tidak memperhatikan semua aspek, termasuk kesiapan kepala daerah sekitar dan juga aspek ekonomi daerah sekitar.
“Surabaya ini kan episentrum daerah sekitarnya, termasuk Madura, Sidoarjo, gersik dan wilayah lainnya. Kebijakannya seharusnya ya bersama yang dipimpin gubernur, biar tidak terkesan egois dan seenaknya sendiri. Etika komunikasi politiknya masih kurang, mentang-mentang didukung anggaran yang cukup banyak lalu kebijakannya tidak memperhatikan daerah sekitar”. Imbuhnya.
Ahmad menambahkan, kalau memang di daerah Madura ada cluster baru penyebaran covid 19, dan takut menyebar di Surabaya, seharusnya dia membangun komunikasi dulu dengan kepala daerah lainnya, lalu atur kebijakan bersama dan disampaikan kepada Gubernur. Jadi bisa wilayah yang dianggap sudah banyak terpapar covid 19 dengan cluster baru ini agar segera diterapkan PPKM skala mikro, bisa lingkup desa atau kecamatan, tidak kemudian semua warga Madura yang melintas disekat dan tiap hari harus diswab antigen.
“Belum tentu petugas lapangan itu dilakukan hal yang sama dengan orang yang mau melintas Suramadu ya. Tiap hari warga Madura yang mau ke Surabaya selalu di tes swab, bahkan ada yang sampai berdarah hidungnya. Terus apakah mungkin semua petugas diswab terus tiap hari ketika mau bertugas, karena yang sering kontak fisik?”. Tuturnya.