Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan menghadapi tantangan global dan domestik melalui Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Arah kebijakan fiskal dirancang ekspansif, terarah, dan tetap terukur.
Anggota Banggar DPR RI Sukamta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal APBN. Ia mendukung penuh agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen PDB,” kata Sukamta seperti dikutip Parlementaria, Jumat (23/05/2025). Ia juga memuji keberpihakan anggaran kepada rakyat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan KEM-PPKF 2026 dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (20/05/2025). Ia menyebut lanskap ekonomi global mengalami perubahan drastis dan dramatis.
Menurut Sri Mulyani, proyeksi pertumbuhan global 2025 hanya mencapai 2,8%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia juga direvisi turun menjadi 4,7%.
Dalam menghadapi gejolak global, Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Tujuannya mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Kebijakan fiskal akan digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam gejolak serta mendorong pembangunan jangka menengah. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberpihakan sosial.
Sukamta mendukung penguatan program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang baik agar program tepat sasaran.