Insentif fiskal juga akan diberikan secara selektif bagi sektor strategis yang mendorong transformasi ekonomi. Target pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71% hingga 12,22% dari PDB.
Belanja negara ditargetkan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat. Efisiensi dan produktivitas belanja menjadi fokus utama.
Sukamta menyatakan reformasi fiskal harus menjamin keadilan dalam penerimaan dan efektivitas dalam belanja. APBN harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Mobilisasi pendapatan harus menghindari beban berlebih bagi masyarakat kecil dan UMKM,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 6,5%–7,5% dan pengangguran terbuka 4,44%–4,96% pada 2026. Rasio gini dan Indeks Modal Manusia juga ditargetkan membaik.
Sukamta menyoroti pentingnya harmonisasi fiskal pusat dan daerah. Transformasi ekonomi desa, koperasi, dan UMKM menjadi bagian dari strategi keadilan pembangunan.
“Ini saatnya kita menjadikan APBN sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan dan kesejahteraan,” ucap Sukamta. Ia menegaskan kesiapan DPR untuk bersinergi bersama Pemerintah.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Sukamta bertekad menjaga APBN tetap sehat dan berpihak pada kepentingan nasional. Ia menutup dengan ajakan membangun semangat gotong royong antar-lembaga.