Rudi menambahkan, secara politik DPRD telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran Pilkades 2026, namun tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sudah sepakat antarfraksi untuk menganggarkan Pilkades 2026, Namun karena TKD (Transfer ke Daerah) seperti ini sekarang, maka tetap harus melihat kemampuan keuangan daerah kita ,” pungkas Rudi.
Sementara itu, anggota DPRD Sampang dari Fraksi Demokrasi Rakyat Berkarya, H. Abdussalam atau Haji Dus, yang juga ikut dalam rombongan ke Kemendagri, mengungkapkan bahwa kementerian mendorong agar tahapan Pilkades segera dimulai tanpa harus menunggu Perda atau Perbup baru.
“Kemendagri menyarankan tahapan Pilkades segera dimulai. Katanya PP kemungkinan turun akhir November atau awal Desember. Jadi tidak perlu menunggu Perda, karena itu bisa memperlambat,” ungkap Haji Dus.
Ia menegaskan, pelaksanaan Pilkades 2026 merupakan tuntutan masyarakat yang harus dihormati Pemda Sampang.
“Kalau Pemda tetap tidak mau melaksanakan Pilkades 2026, sama saja dengan membunuh harapan masyarakat Sampang. Mereka sudah turun ke jalan menuntut, jadi kita harus menghargai aspirasi itu,” ujarnya.
Menurut Haji Dus, Kemendagri juga menilai bahwa penjabat (Pj) kepala desa yang berkepanjangan tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan desa.
“Kemendagri menegaskan, Pilkades harus segera digelar karena itu kebutuhan masyarakat. Pj Kades yang terlalu lama justru tidak baik bagi warga,” pungkasnya.