“Misalnya, jangan sampai itu (urusan) yang menjadi kewenangan daerah, tetapi karena daerah tidak melakukannya, masyarakat kemudian (beranggapan) seolah-olah harus ditangani oleh pemerintah pusat,” ujar Sugeng menirukan pesan Menteri PPN/Bappenas.
Persoalan tersebut harus dikurangi dan masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan tugas tersebut. Selain itu, daerah juga perlu menganggarkan berbagai kebutuhan untuk mendanai program yang menjadi kewenangannya. (*)
Dengan capaian ini, Pemkab Sumenep menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, sekaligus menegaskan tekad…
Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada 2024, menurut data BPS Kabupaten Sampang, mencapai 7.474 orang. Dalam APBD 2025, menurut data DJPK Kemenkeu, belanja pegawai ini mencapai Rp857,12 miliar atau 40,84 persen dari total belanja daerah sebesar Rp2,09 triliun.
Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 menuai sorotan dari DPRD. Musawwir, anggota Banggar dan Komisi III DPRD Bangkalan, menyebut struktur anggaran belanja ini tidak berpihak pada penguatan teknis DLH.
Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2024 mengungkap peta prioritas yang janggal. Dari total belanja sebesar Rp8,2 miliar, hampir seluruhnya tersedot ke belanja operasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Sudarmanta, menanggapi pernyataan Penjabat (Pj) Kepala Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Sudirman, yang menyebut dirinya belum aktif menjalankan tugas.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Sudirman, dikeluhkan oleh warga lantaran belum pernah masuk kantor sejak menerima SK pada Maret 2025.
