Selain itu, survei ini juga akan menilai sejauh mana masyarakat menerima dan beradaptasi dengan kondisi sosial di sekitar mereka. Karena cakupan IHal 2025 yang luas, survei ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pengusaha, buruh, dan karyawan swasta.
“Semua individu dari berbagai profesi, baik yang bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta, akan menjadi responden dalam survei ini,” tambah Dzulkarnain.
Hasil dari survei IHal 2025 diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa. Dengan data yang diperoleh, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun program yang lebih efektif dalam menjaga keberagaman serta mencegah potensi konflik sosial.
Dzulkarnain berharap masyarakat Sumenep dapat berpartisipasi aktif dalam survei ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi sosial secara akurat.
“Kami berharap survei ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, sehingga pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Dengan demikian, Sumenep bisa menjadi daerah yang semakin harmonis, toleran, dan solid dalam menghadapi tantangan global,” tandasnya.