UU menyebutkan tahapan dimulai 20 bulan sebelum pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.
“Kita berharap pemilu berjalan luber jurdil dan akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas yang bisa menyejahterakan masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut Abhan menguraikan salah satu catatan pemilu yang paling krusial yakni permasalahan politik uang.
Baginya politik uang sangat merusak serta menciderai demokrasi. Maka dari itu, Abhan menilai untuk mengeliminir persoalan politik uang tidak lain dengan partisipasi masyarakat, tidak hanya mengandalkan Bawaslu dalam penegakan hukumnya saja.
“Perlu mendorong partisipasi masyarakat, harus berani menolak politik uang. Persoalan korupsi belum bisa lepas dari Indonesia karena embrionya politik uang masih banyak dilakukan,” papar Abhan.
Sementara dari perwakilan KOPEL Indonesia, Herman mengatakan generasi muda mempunyai integritas dalam menyongsong Pemilu 2024.
Dia berharap pemilih pemula bisa mengawasi tahapan pemilu secara partisipatif.
“Saya kira ini kalau hanya Bawaslu yang kita harap memantau tahapan pemilu, saya kira begitu susah dengan luas wilayah, jumlah kontestan, jumlah pemilih. Karena itu dibutuhkan partisipasi penuh dari warga dan tentu saja yang kita inginkan integritas bagaimana pemilu kita bersih jujur adil,” paparnya.
Herman menegaskan nilai-nilai integritas, jujur, adil ini sangat penting untuk bagaimana menciptakan demokrasi yang lebih baik.
Sebagai informasi, forum penandatanganan kerja sama antara KOPEL dan Bawaslu juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah, Bawaslu Kabupaten/Kota, Perludem, serta aparat desa Kiarasari. (*)