Sebaliknya, di perdesaan, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah lebih baik, mencapai 21,39 persen, menunjukkan bahwa meskipun tingkat ketimpangan lebih rendah, desa masih menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Angka data BPS tersebut, menurut Ahmad Wahyudin, pakar ekonomi manajemen, mencerminkan dan menunjukkan: pertama, adanya dinamika ekonomi yang semakin kompleks di tengah perbaikan dan tantangan distribusi pendapatan.
Kedua, adanya pola fluktuasi dalam ketimpangan ekonomi selama dua tahun terakhir. Ketiga, distribusi pengeluaran di kota tetap menjadi tantangan besar meski ada sedikit perbaikan dalam jangka panjang.
Keempat, meskipun tingkat ketimpangan lebih rendah dibandingkan perkotaan, perbaikan di desa juga berjalan lambat dan cenderung stagnan. Kelima, hampir separuh penduduk masih memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi.
Selain itu, kata dia, dari data tren ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mempersempit jurang ketimpangan harus lebih terarah pada sektor perkotaan, terutama karena urbanisasi terus meningkat dan menyebabkan konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu.
Dengan tingkat ketimpangan yang masih tinggi, menurut penjelasannya, Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang mampu memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi secara adil dan berkelanjutan.