“Kami akan terus mengawal janji pemerataan ini agar benar-benar terealisasi, sehingga seluruh masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan, merasakan manfaat dari kepemimpinan baru ini,” tandasnya.
Ketua DPRD Sumenep Dorong Pemerataan Pembangunan untuk Kepulauan dan Daratan
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
DPRD Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangkalan 2025-2029. Forum Konsultasi Publik yang digelar di Gedung Merdeka, Bangkalan, Rabu (12/03/2025), menjadi wadah diskusi berbagai pemangku kepentingan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia meluncurkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Aturan ini mengatur investasi pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep telah menerima jadwal resmi pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2024.
Ketimpangan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang manfaat nyata belanja daerah bagi masyarakat luas. Jika belanja pegawai terus mendominasi, maka pembangunan infrastruktur dan layanan publik bisa mengalami stagnasi.
Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD.
Dengan roadmap yang telah disusun, pengangkatan ASN 2024 diharapkan bisa berjalan lebih sistematis, tepat sasaran, dan selaras dengan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah.