Pemerintah juga akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2 persen populasi untuk dosis lengkap.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ujar Kepala BKF.
Selain meningkatnya varian Omicron, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal, seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat, hingga potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
“Dalam hal ini, pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional,” kata Kepala BKF. (*)
