“Klaim tentang tidak ada penolakan rencana Pemkab pembukaan TPA kembali atau setelah dirubah statusnya menjadi TPST Buluh ini tidak benar, buktinya masih ada yang menolak, ini berbahaya bagi masyarakat karena akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat yang setuju dan masyarakat yang menolak. Bahkan sampai hari ini, warga secara rutin melakukan pertemuan dan berdoa bersama agar TPA tidak dibuka lagi,” tandasnya.
Tak hanya itu, pria asli kelahiran Socah ini menyampaikan, apabila Pemkab tidak memberikan jaminan pada masyarakat dan menyakinkan masyarakat, maka rencananya akan menemui kebuntuan.
“Selama ini, masyarakat tidak mendapatkan jaminan apa-apa sehingga masyarakat mempunyai traumatik ketika TPA akan dibuka lagi. Pemkab harusnya memberikan jaminan itu, jaminan bahwa Pemkab benar- benar serius. Selain itu, juga harus membuat kesepakatan khusus ke semua warga, karena yang terdampak bukan hanya sebagian, tapi ke semuanya,,” pungkasnya.
Via, sapaan akrapnya, menambahkan bahwa seharusnya Pemkab lebih jeli dan hati-hati dalam mengambil keputusan supaya tidak terkesan mengadu domba karena akan berbahaya dan memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat. Dengan begini, masalah sampah ini bisa segera diselesaikan.
“Pemkab punya wewenang, tapi wewenang itu harus dipergunakan dengan baik dan berhati-hati supaya masyarakat tetap bisa terlibat dalam setiap program Pemkab. Terpenting, masyarakat tetap rukun dan tidak ada konflik gara-gara perbedaan sikap soal TPA,” katanya.