Klaim Pemkab Disetujui Pembukaan Sampah Kembali, Dibantah Masyarakat Socah

Klaim Pemkab Disetujui Pembukaan Sampah Kembali, Dibantah Masyarakat Socah
Terlihat tempat pengolahan akhir (TPA) ditutup oleh Warga Socah

Bangkalan – Tempat pembuangan akhir (TPA) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diperbincangkan oleh masyarakat perihal statment Bupati atas upaya akan pembukaan TPA setelah ditutup oleh warga 1,5 tahun lalu.

Kabarnya, info yang beredar TPA tersebut rencananya akan dibuka kembali oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan telah terjadi kontra masyarakat antara setuju dan yang menolak

Menurut keterangan salah pemuda Socah, Oktavian Ismail Johansyah, menjelaskan dari jauh-jauh hari sebelum ditutupnya TPA, pihaknya sudah memberikan waktu kepada Pemkab agar bisa mengelola TPA itu dengan baik supaya persoalan sampah di Bangkalan bisa segera teratasi.

“Saya mendengar Bupati akan membuka kembali TPA di Socah dan Bupati juga mengklaim bahwa tidak ada penolakan sama sekali atas rencana tersebut, padahal ketika saya cross chek ke masyarakat—menolak TPA dibuka kembali,” ujarnyasaat ditemui oleh awak media Madurapers. Jum’at, (10/9/2021).

Klaim Bupati tidak ada yang menolak TPA dibuka kembali itu tidak benar. Pihaknya mengaku bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada. Sebab, hal ini akan menuai konflik di tataran bawah dan akan menimbulkan problem baru. Karena pada dasarnya, masyarakat tetap menolak dengan rencana Bupati.

BACA JUGA:  LsPD Soroti Rangkap Jabatan oleh Komisaris dan Direksi BUMD PT Sumber Daya

“Klaim tentang tidak ada penolakan rencana Pemkab pembukaan TPA kembali atau setelah dirubah statusnya menjadi TPST Buluh ini tidak benar, buktinya masih ada yang menolak, ini berbahaya bagi masyarakat karena akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat yang setuju dan masyarakat yang menolak. Bahkan sampai hari ini, warga secara rutin melakukan pertemuan dan berdoa bersama agar TPA tidak dibuka lagi,” tandasnya.

Tak hanya itu, pria asli kelahiran Socah ini menyampaikan, apabila Pemkab tidak memberikan jaminan pada masyarakat dan menyakinkan masyarakat, maka rencananya akan menemui kebuntuan.

“Selama ini, masyarakat tidak mendapatkan jaminan apa-apa sehingga masyarakat mempunyai traumatik ketika TPA akan dibuka lagi. Pemkab harusnya memberikan jaminan itu, jaminan bahwa Pemkab benar- benar serius. Selain itu, juga harus membuat kesepakatan khusus ke semua warga, karena yang terdampak bukan hanya sebagian, tapi ke semuanya,,” pungkasnya.

Via, sapaan akrapnya, menambahkan bahwa seharusnya Pemkab lebih jeli dan hati-hati dalam mengambil keputusan supaya tidak terkesan mengadu domba karena akan berbahaya dan memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat. Dengan begini, masalah sampah ini bisa segera diselesaikan.

BACA JUGA:  PAC Ansor Geger Desak PC GP Ansor Bangkalan Secepatnya Laksanakan Konferensi

“Pemkab punya wewenang, tapi wewenang itu harus dipergunakan dengan baik dan berhati-hati supaya masyarakat tetap bisa terlibat dalam setiap program Pemkab. Terpenting, masyarakat tetap rukun dan tidak ada konflik gara-gara perbedaan sikap soal TPA,” katanya.

Tinggalkan Balasan