Sidoarjo – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSK), pemerintah dapat memberi berbagai program bantuan kepada berbagai lapisan pekerja, baik itu pekerja yang memiliki penghasilan tetap, maupun tidak. Sayangnya, Felly melihat sosialisasi yang dilakukan atas program tersebut tidak optimal, Jumat (25/3/2022).
“Jadi pemerintah ini membuat program yang bagus sekali, tapi sayangnya rakyat ini belum tahu dan belum sadar seperti apa program JKP ini,” kata Felly saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR ke Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3/2022).
Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, hingga perwakilan serikat buruh.
Tak hanya itu, pada kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI turut menerima berbagai keluhan pekerja yang disampaikan oleh perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Timur, mulai dari kendala pencairan JKP hingga masih adanya pekerja yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan pun menjadi pembicaraan dalam pertemuan yang dilangsungkan di Pendopo Delta Wibawa itu.
“Kemudian kami sudah mendengar dari perwakilan serikat pekerja, uneg-uneg yang disampaikan masalah JKP ini, apa yang menjadi kendala.
Bagaimana yang harusnya menjadi kewajiban dari perusahaan bagi pekerjanya, kemudian apa yang menjadi hak dari pekerjanya,” ungkap Felly.
Atas hal itu, Felly pun berkomitmen bahwa hal hal yang dikeluhkan dan menjadi kendala akan dibawa ke rapat Komisi IX DPR untuk mendapat tindaklanjut.
