Sebagai upaya pencegahan, KPK terus mendorong penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menolak gratifikasi. Jika menerima gratifikasi, wajib dilaporkan dalam waktu 30 hari.
Pelaporan dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing atau secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di https://gol.kpk.go.id atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di negara Indonesia yang selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia, karena perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatatkan sejarah dengan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Kepala Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Abd. Kholiq, diduga tidak memahami regulasi atau aturan hingga melanggar ketentuan terkait pengangkatan perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai Ketua Poktan di hampir seluruh dusun
Namun, UU Korupsi memberikan definisi yang lebih terperinci, mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penyuapan, penggelapan jabatan, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus menunjukkan taringnya dalam memberantas tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka menuai respons keras dari partai berlambang banteng tersebut. PDI Perjuangan menilai langkah KPK ini sebagai bentuk politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan.
