Lebih dari Sejuta Sarjana Nganggur, Butuh Orkestrasi Kementerian untuk Atasi Pengangguran

Madurapers
Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan. (Foto: dok/vel, 2025)

Puan mengusulkan pusat pelatihan ini sebagai tempat reskilling dan upskilling. Tujuannya, menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan dan kebutuhan industri.

“Negara harus hadir menciptakan sistem pembelajaran seumur hidup,” katanya. Puan menilai, sektor produktif dan investasi harus didorong agar menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Kebijakan fiskal dan regulasi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal. Ia menambahkan, fokus harus pada industri padat karya dan ekonomi hijau.

Puan mengusulkan platform digital lintas kementerian untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara dinamis. Platform ini melibatkan Kemenaker, Bappenas, dan kementerian terkait lainnya.

“Lintas kementerian harus mampu menyambungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan pelatihan dan lowongan yang relevan. Serta menginformasikan proyeksi pekerjaan masa depan berbasis data,” ungkap Puan. Ia menekankan, tanpa orkestrasi, pengangguran tidak akan berkurang.

Fenomena pengangguran sarjana adalah indikator stagnasi pembangunan manusia nasional. Jika tidak segera diatasi, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial.

Negara harus fokus tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja. Puan menutup, bahwa solusi harus menyeluruh dan terintegrasi.