Keseluruhan proses ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi dan representasi dalam konteks demokrasi modern. Meskipun sistem noken memberikan penghargaan kepada struktur kebudayaan dan sosial Papua yang kaya, ada risiko bahwa pemilihan umum tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman pendapat yang mungkin ada di antara warga Papua.
Kritikus berpendapat bahwa sistem ini cederung memperkuat dominasi pemimpin adat tertentu, mungkin membatasi kebebasan dan keragaman politik yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Papua. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh komunitas, atau hanya sebagian kecil dari mereka yang diperkuat oleh elit tradisional.
Untuk memastikan representasi politik yang lebih inklusif dan transparan, perlu dipertimbangkan reformasi sistem noken dengan memperkuat partisipasi langsung warga Papua dalam pemilihan umum.
Ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai kebudayaan tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan warga untuk secara langsung menyuarakan pilihannya sambil tetap menghormati peran penting pemimpin adat dalam konteks sosial dan budaya.
Dengan demikian, upaya tersebut dapat menghasilkan proses politik yang lebih representatif dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari semua lapisan masyarakat Papua.
