Langkah-langkah seperti memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia, mendukung partisipasi politik yang lebih aktif dari warga Papua, dan mempromosikan budaya dialog dan pluralisme politik dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan memperkuat fondasi demokrasi di Papua. Dengan demikian pemerintah dan pemimpin adat di Papua untuk bersama-sama memperjuangkan proses politik yang lebih inklusif dan demokratis.
Ini melibatkan upaya konkret untuk menjamin kebebasan berpendapat dan mengekspresikan pilihan politik tanpa rasa takut atau penindasan. Hanya dengan menghormati hak-hak individu dan membangun sistem yang memungkinkan partisipasi yang sejati, Papua dapat menuju kepada representasi politik yang lebih akurat dan inklusif bagi semua warganya.
Salah satu tantangan terbesar sistem noken adalah dalam menjaga kerahasiaan suara. Kepala suku sering kali memiliki akses ke informasi pribadi dan politik dari anggota masyarakat mereka, termasuk pilihan politik mereka.
Kekurangan ini dalam menjaga kerahasiaan suara dapat mempengaruhi kebebasan individu dalam memberikan suara mereka tanpa takut atau tekanan dari pihak lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan validitas proses pemilihan umum dalam sistem noken, serta menyoroti perlunya peningkatan dalam perlindungan hak-hak demokratis individu dalam konteks ini.
Kepala suku sering kali mengetahui pilihan setiap individu di dalam masyarakat mereka, yang berpotensi mengancam kebebasan dan kerahasiaan dalam memberikan suara. Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diperbolehkannya sistem noken memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengamat politik.
