Ramai pembicaraan di publik tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Gibran), putra sulung (tertua) Presiden Joko Widodo, sebagai Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Proses pencalonan Gibran ini menurut pendapat sebagian besar akademisi sosial-politik sebagai bentuk praktik politik dinasti. Praktik ini kemudian menjadi sebuah istilah yang kian merayap ke permukaan dalam pembicaraan politik di belahan bumi nusantara.
Fenomena politik dinasti ini sebenarnya secara ilmiah merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik dan kendali atas lembaga-lembaga pemerintahan berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga berikutnya secara turun temurun. Sebagai bentuk penguatan kekuasaan dalam suatu kelompok keluarga, politik dinasti mendapat sorotan kritis karena potensi risiko terhadap demokrasi dan keadilan politik.
Terlepas dari dukung-mendukung dan kepentingan kontestasi politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, lalu pertanyaannya, apa itu politik dinasti, bagaimana hal ini berkembang, dan dampaknya terhadap sistem politik?
Definisi, Asal Usul dan Ciri Politik Dinasti
Politik dinasti berasal dari kata “dinasti,” yang merujuk pada suksesi kepemimpinan atau kekuasaan dalam satu keluarga atau keturunan. Secara politik, istilah ini mengacu pada dominasi atau pengaruh politik yang dipegang oleh satu keluarga atau beberapa keluarga yang saling terkait secara keturunan. Dalam politik dinasti, pemimpin atau pejabat publik sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan suksesi kekuasaan yang panjang dan kontinu.
