Lebih lanjut, para pihak terkait diharapkan dapat saling bersinergi dalam penyelenggaraan kegiatan atau program pengelolaan SDA, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Bapak Presiden mengarahkan agar pengelolaan SDA ini juga bisa dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, misalnya dengan membangun sumur-sumur,” ujar Menko Airlangga.
Sebagaimana amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu segera diwujudkan Ketahanan Air Nasional, dan menetapkan Indeks Ketahanan Air Nasional.
Selain itu, mengingat mendesaknya kebutuhan akan dasar hukum untuk implementasi pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan, tentunya perlu didorong percepatan penerbitan peraturan turunan dari UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air.
Terkait transisi energi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan cukup besar.
Dapat lihat dari banyaknya sungai, bendungan, serta tampungan-tampungan air lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dan menjadi sumber energi terbarukan dalam rangka mendukung ekonomi hijau dan biru.
Selain itu, guna mewujudkan ketahanan air nasional dan regional, serta menyelesaikan isu-isu sektoral di tingkat regional, Pemerintah Provinsi didorong untuk segera mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Dewan SDA Provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA.
“Kami tetapkan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2022 dan Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2022, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Anggota Dewan SDA Nasional baik dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta Non-Pemerintah,” tutur Menko Airlangga.
“Kami juga berharap Dewan SDA Nasional dapat terus meningkatkan kinerjanya sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Menko Airlangga.
Sidang Pleno ini juga dihadiri Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian LHK, serta anggota Dewan SDA Nasional dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah. (*)