Teheran – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi mengecam keras posisi pemerintah Jerman yang mendukung serangan militer Israel terhadap negaranya, yang telah berlangsung selama hampir dua pekan. Dalam informasi yang dikutip dari kantor berita IRNA, Menlu Iran menyebut dukungan tersebut sebagai “pesan yang menghancurkan” bagi rakyat Iran.
Araghchi menyampaikan pernyataan pedasnya melalui akun X pribadinya pada Kamis (03/07/2025), sekaligus membantah klaim Kantor Luar Negeri Jerman yang menuding Iran telah menghalangi pengawasan internasional terhadap program nuklirnya. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai “berita palsu” dan mengatakan bahwa Iran tetap berpegang teguh pada Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).
Menurut Araghchi, undang-undang baru yang disahkan parlemen Iran pada 24 Juni adalah reaksi terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap instalasi nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa mulai saat ini, kerja sama nuklir akan disalurkan hanya melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) untuk alasan keamanan nasional.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, telah menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk menerapkan undang-undang baru tersebut mulai Rabu (02/07/2025). Ketentuan tersebut mencabut izin otomatis bagi inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mengakses fasilitas nuklir Iran tanpa persetujuan SNSC.
Serangan Israel yang terjadi pada malam 13 Juni 2025 dianggap oleh Iran sebagai tindakan agresi tak berdasar. Dalam serangan tersebut, sejumlah tokoh penting militer dan ilmuwan Iran tewas, termasuk warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban dalam pemboman area permukiman.
Iran juga mencatat keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang, pada 22 Juni 2025, melakukan pelanggaran wilayah udara dan menyerang tiga fasilitas nuklir. Total korban tewas akibat serangan gabungan ini mencapai 935 orang, termasuk 140 wanita dan anak-anak, serta lebih dari 5.640 orang mengalami luka-luka.