SUMENEP – Polemik operasional KMP Dharma Bahari Sumekar (DBS) III kembali mencuat menjelang arus mudik Idul Fitri 2026. Forum Pemuda Kangean (FPK) mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menambah armada penyeberangan melalui kerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry.
FPK menilai kapal milik Pemkab Sumenep itu sudah tidak layak menjadi armada utama pada lintasan Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean dan Sapeken. Selain kerap mengalami gangguan teknis, kapasitas angkut kapal dinilai tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat kepulauan.
Koordinator Presidium FPK, Abdul Latif Santoso, menegaskan persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah keterlambatan semata.
“Bukan hanya soal keterlambatan, tapi ini menyangkut keselamatan warga. KMP DBS III sudah tidak layak melayani kebutuhan masyarakat Kangean dan Sapeken. Kapal ini sering mengalami kendala, baik dari sisi teknis maupun kapasitas,” ujar Abdul Latif, kepada media Selasa, (18/2/2026).
Menurutnya, transportasi laut merupakan akses vital bagi warga kepulauan. Distribusi logistik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kelancaran penyeberangan.
“Ketika armada yang dioperasikan tidak prima, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal pelayanan, tapi soal hak warga kepulauan atas transportasi yang aman dan layak,” tegasnya.
Desakan evaluasi semakin menguat setelah KMP DBS III kembali beroperasi pada Minggu (15/2/2026). Dikutip dari harianindo.id, kapal tersebut berlayar dalam kondisi kelebihan kapasitas penumpang dan dilaporkan mengalami sejumlah kendala teknis.
Keluhan juga mencuat di media sosial. Akun Instagram masyarakat kepulauan Kangean @kangeanesia mengunggah kondisi di dalam kapal yang dipenuhi penumpang, disertai persoalan fasilitas seperti pendingin ruangan yang tidak dinyalakan serta keterlambatan keberangkatan.
“Ac nyalain, kalau belum mampu berangkat ontime, jangan ngumumin waktu berangkat. Anda lihat penumpang sudah masuk, numpuk di dek bawah, kursi dll. Tapi yang hanya hanya AC kamar ABK yang disewakan 500 ribu. AC ruang penumpang yang diisi ratusan orang, mati. Orang-orang dibawah penasan, bayi nangis, lansia sesak napas, orang-orang duduk di tangga, di lorong koridor, mereka manusia bukan binatang!!!,” tulis akun instragram @kangeanesia.
Menjelang puncak arus mudik Lebaran, FPK meminta Pemkab Sumenep segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk menghadirkan armada tambahan yang dinilai lebih representatif dan memenuhi standar nasional.
“Jelang arus mudik Lebaran, penambahan kapal dari ASDP adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi opsi. Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat kepulauan tidak terus menjadi korban keterbatasan armada,” kata Abdul Latif.
FPK berharap langkah konkret segera diambil guna memastikan keselamatan pelayaran, mencegah penumpukan penumpang di Pelabuhan Kalianget, serta menjamin hak masyarakat kepulauan atas transportasi laut yang aman dan layak.