Jakarta – Masalah komoditi minyak goreng yang mahal dan langka sampai hari ini belum bisa diatasi pemerintah. Oleh karena itu sejumlah tokoh mempertanyakan masalah tersebut, Kamis (17/3/2022).
Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua DPD RI pertanyakan kebijakan subsidi minyak goreng. Dia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan kartel, Rabu (16/3/2022).
Akibat perihal (masalah) tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI mengatakan bahwa terjadi penurunan dukungan publik kepada pemerintah.
“Penurunan dukungan publik terjadi akibat persoalan ekonomi rakyat. Terutama karena kelangkaan minyak goreng dan belum ada titik terang dari pemerintah untuk mengatasinya,” kata La Nyalla, Rabu (16/3/2022).
Emil Salim, profesor emeritus Universitas Indonesia (UI) mengatakan sudah begitu sulitkah mengatur masalah perdagangan minyak goreng, sehingga perlu intervensi presiden.