Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyoroti pemagaran Laut di Bekasi, yang berbeda mencolok dengan pemagaran laut di Tangerang Utara, Selasa (14/01/2024).
“Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ungkapnya, kutip sumber resmi DPR RI.
Ia menegaskan, langkah pemagaran laut di Bekasi bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi, sementara pemagaran di Tangerang Utara dinilai merugikan nelayan dan tidak transparan.
“Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi,” kata Johan di Jakarta, Selasa (14/01/2025).
Menurut Johan, pemagaran di Tangerang Utara telah membatasi akses nelayan kecil ke area penangkapan ikan. Selain itu, ia menilai tidak ada kejelasan izin dan tujuan dari pemagaran tersebut.
Sebaliknya, pemagaran di Bekasi dinilai sebagai langkah pengelolaan pesisir berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal.
“Pemagaran di Bekasi adalah contoh pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem, bukan pembatasan akses nelayan seperti yang terjadi di Tangerang,” jelas Johan, yang juga merupakan politisi Fraksi PKS.
Johan mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus pemagaran misterius di Tangerang Utara. Ia meminta hak-hak nelayan dilindungi dan pihak yang bertanggung jawab diungkap.
“Kami menolak segala upaya pengalihan isu atau pembenaran yang mencoba membingkai tindakan ini sebagai hal yang positif,” tegasnya.
