Pemerintah Provinsi Jatim Gelar Musrenbang RKPD 2024

Madurapers
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, di Surabaya, Kamis (13/4/2023). Foto: Herlambang/JNR (Sumber: Kominfo Jatim, 2023).
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, di Surabaya, Kamis (13/4/2023). Foto: Herlambang/JNR (Sumber: Kominfo Jatim, 2023).

Pemerintah kabupaten/kota membangun kolaborasi, sinergi, dan proses yang menjadikan kita tumbuh makin inklusif dan produktif,” jelas Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadad menuturkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas tema RKPD kali ini yang menitikberatkan kepada penguatan kualitas manusia.

“Karena kemajuan dunia dan kemajuan bangsa ini tidak akan lepas dari bagaimana kita memberikan penguatan kepada manusia sebagai usernya.

Hal yang juga tak kalah penting adalah kesemuanya didasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki Jawa Timur,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono melaporkan Tema RKPD Jawa Timur 2024 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak.

“Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.

Dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah,” terangnya.

Sekda Adhy juga menjelaskan, bahwa Musrenbang RKPD 2024 ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait sebanyak 376 orang.

Terdiri dari unsur DPD RI, pimpinan instansi lembaga vertikal, pemerintah provinsi yang berdekatan dengan Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati/Wali Kota se-Jatim, perangkat daerah kabupaten/kota se-Jatim, Bappeda kabupaten/kota se-Jatim, perguruan tinggi negeri dan swasta, BUMD, BUMN, swasta, asosiasi, lembaga dan organisasi masyarakat, perwakilan organisasi pemerintah, serta organisasi keagamaan.