“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS,” ujar Eri. Menurutnya, BPS terkejut dengan detail data yang dimiliki Surabaya.
Eri menuturkan, Surabaya sudah memiliki sistem pendataan harian hingga tingkat RW. “Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” jelasnya.
Pemkot Surabaya menargetkan proses integrasi data selesai dalam satu bulan. Dalam waktu dekat, para kepala daerah akan diundang untuk melihat hasil konkret dari inisiatif ini.
“Harapan kami, model data tunggal ini tidak hanya berjalan di Surabaya, tetapi juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” kata Eri. Ia yakin kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi cepatnya respon Wali Kota Eri. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler,” ungkapnya.
Amalia menambahkan, survei dan sensus akan dilengkapi proses validasi data. “Adanya kerjasama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” pungkasnya.