“NIK sebagai rujukan ketika memberikan intervensi bantuan. Nah, ketika data NIK tidak sesuai dengan alamat domisili atau de facto tidak sama de jure, maka intervensi itu bisa tidak diberikan,” jelas dia.
Di waktu yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, ada beberapa intervensi yang diberikan Pemkot di bidang kesehatan secara gratis bagi warga NIK Surabaya.
Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dasar di puskesmas, pemeriksaan PCR atau antigen di Labkesda hingga kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.
“Mereka warga Surabaya bisa mendapatkan fasilitas layanan secara gratis di rumah sakit, klinik, hingga faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan itu gratis, biaya premi ditanggung Pemkot Surabaya,” kata Nanik.
Di samping itu, Nanik menyebut, ada pula sejumlah intervensi lain yang diberikan pemkot kepada warga NIK Surabaya.
Yakni, pemberian program permakanan bagi balita stunting untuk keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 3 kali dalam sehari.
Bahkan, pemberian permakanan gratis itu diberikan hingga balita tersebut bebas dari stunting.
“Ada juga perizinan-perizinan terkait PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Kalau misal mereka penduduk Surabaya kita berikan gratis. Intervensi semua itu untuk warga Surabaya dan ber-KTP NIK Surabaya,” jelas dia.
Intervensi yang diberikan pemkot secara gratis kepada warga ber-KTP atau NIK Surabaya tak hanya menyasar pada bidang kesehatan.
Melainkan pula intervensi juga diberikan pada sektor sosial. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin.
