Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidy Auly, menyoroti masalah inflasi pangan yang sedang terjadi di Indonesia, Selasa (12/3/2024).
Salah satu fokus utamanya adalah harga beras, yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Junaidy menyatakan bahwa penanganan masalah ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan jangka panjang.
Menurutnya, mengutip dari Parlementaria, langkah-langkah saat ini, seperti impor dan intervensi pasar, hanya bersifat sementara. Lebih dari itu, penyelesaian yang efektif membutuhkan manajemen pengendalian inflasi yang komprehensif dari hulu sampai hilir, terutama terhadap komoditas pangan.
“Tentunya, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan pelibatan aktif seluruh stakeholder dalam melaksanakan kebijakan dari level pusat hingga daerah menjadi kunci utama tercapainya efektivitas pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan,” jelas Junaidy.
Meskipun pemerintah mengklaim perekonomian Indonesia solid, namun tidak mampu mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia adalah negara agraris yang seharusnya memiliki stabilitas harga pangan yang lebih terjamin.
Junaidy juga menyoroti data dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa meskipun kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tetap kuat, namun gejolak inflasi pada makanan bergizi tetap tinggi.
Meskipun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dan kinerja APBN terbilang baik, namun masyarakat masih mengalami kesulitan akibat harga pangan yang terus meningkat dan ketersediaan stok yang kurang memadai.
