Kecamatan seperti Pragaan dan Batuan menyuguhkan infrastruktur sederhana: satu puskesmas, satu hingga tiga pustu, dua atau tiga apotek, dan kadang satu poliklinik. Di tengah keterbatasan rumah sakit, apotek di wilayah ini menjadi krusial bagi akses pengobatan mandiri.
Di sisi lain, kecamatan seperti Dungkek, Gayam, Raas, Kangayan, Nonggunong, dan Masalembu benar-benar bergantung pada satu puskesmas dan satu hingga dua pustu. Tanpa satu pun apotek atau poliklinik, masyarakat di wilayah ini rawan kekosongan akses saat layanan puskesmas tidak tersedia.
Batuputih dan Dasuk bahkan tidak memiliki apotek, hanya didukung satu puskesmas dan dua pustu. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan serius antara wilayah utama dan daerah pinggiran, bahkan di daratan Madura sekalipun.
Lenteng dan Batang Batang memperlihatkan potensi distribusi merata dengan dua puskesmas, dua pustu, dan beberapa apotek. Sayangnya, ketiadaan fasilitas rujukan seperti rumah sakit tetap menandai keterbatasan pelayanan saat krisis medis.
Secara keseluruhan, hanya tujuh kecamatan yang memiliki poliklinik dan hanya empat kecamatan yang memiliki rumah sakit. Sembilan kecamatan bahkan tidak memiliki apotek, termasuk Sapeken, Masalembu, dan Raas—membuat akses obat menjadi tantangan harian.
Ketimpangan distribusi sarana kesehatan ini mempertegas pentingnya pendekatan baru dalam kebijakan layanan kesehatan di Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memprioritaskan kecamatan kepulauan dan pesisir dalam distribusi apotek, poliklinik, dan rumah sakit agar seluruh warga memiliki hak yang setara atas kesehatan.