Komitmen yang lemah, menurutnya, pada aturan main demokratis dapat mematikan demokrasi. Penundaan Pemilu 2024 bisa mematikan demokrasi.
“Dlm “How Democracies Die” disebutkan bhw komitmen lemah pd aturan main demokratis merupakan 1 diantara 4 indikator kunci prilaku otoriter yg mematikan demokrasi. Jk Pemilu 2024 dg mudahnya ditunda pdhl konstitusi mengaturnya sbg siklus 5 tahunan apa kita mau mematikan demokrasi?” tuturnya, Selasa (1/3/2022).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk periode 2025-2030. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hasil Musyawarah I Majelis Syura DPTP PKS yang berlangsung pada 3-4 Juni 2025, Senin (09/06/2025).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.
