Sampang — Aktivis menuding tindakan represif aparat kepolisian sebagai pemicu kekacauan pada aksi demonstrasi ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang, Madura, yang menuntut kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Selasa (28/10/2025) kemarin.
Koordinator Forum Aktivis Madura Bersama Aliansi Masyarakat Desa Bersatu, Sukardi, menyebut bahwa kericuhan yang terjadi bukan disebabkan oleh peserta aksi, melainkan karena tindakan aparat yang dinilainya berlebihan dan tidak profesional.
Menurutnya, sejak awal pihak kepolisian terkesan membatasi ruang gerak massa dengan tidak mengizinkan aksi digelar di depan kantor DPRD Sampang.
Padahal, dalam surat pemberitahuan resmi yang telah dikirim ke Polres, titik orasi telah disepakati di depan gedung wakil rakyat tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi sejak awal, tapi anehnya massa malah diarahkan ke Alun-Alun. Kami curiga, ini disengaja agar seolah-olah aksi kami mengganggu ketertiban umum. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi rakyat desa,” ujar Sukardi, Kamis, (30/10/2025).
Ia menuding aparat telah melakukan pelanggaran prosedur tetap (protap) dengan menembakkan gas air mata dalam jarak sangat dekat tanpa peringatan atau pendekatan persuasif terlebih dahulu.
Bahkan, menurut Sukardi, aparat tidak menggunakan water cannon sebagai langkah awal pengendalian sebagaimana mestinya.
“Kalau mau tangkap pelaku perusakan silakan, tapi jangan menindas rakyat yang sedang berjuang. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.