Sukardi menyebut pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi ke Propam Polda Jawa Timur untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur dan keberpihakan aparat dalam penanganan aksi.
Ia mengaku telah mengantongi bukti video dan foto yang memperlihatkan tindakan represif tersebut.
“Kami punya bukti kuat bahwa Polres Sampang bertindak tidak profesional. Ada indikasi aparat lebih berpihak kepada penguasa daerah, bukan kepada rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hartono, menyebut massa aksi justru meminta hal yang tidak logis, yakni ingin berorasi di dalam halaman kantor DPRD, bukan di luar pagar.
“Permintaannya sudah tidak masuk akal. Di mana pun tidak pernah ada demo di dalam halaman kantor dewan. Kami sudah mundur 10 meter, tapi mereka tetap memaksa. Artinya, ada niat yang tidak baik,” ujar Hartono, dikutip dari kabarmadura.id.
Ia menjelaskan, langkah penembakan gas air mata dilakukan setelah massa melempari aparat dengan batu dari dua arah dan situasi tidak lagi terkendali.
“Kami sudah sabar. Tapi karena dilempari batu dari depan dan samping, akhirnya kami terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa,” tegasnya.
Sebagai informasi, kericuhan ini bermula dari kekecewaan warga terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Sampang yang kembali berencana menunda pelaksanaan Pilkades hingga tahun 2028. Padahal, tahun 2021, Pemkab telah menunda pelaksanaan Pilkades dan berjanji akan menggelar pada 2025.