Rudi menduga bahwa DPMD Sumenep menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dengan menarik dana sebesar Rp7,5 juta dari setiap desa.
Rencana studi banding para kades ke Kota Bandung dibahas dalam rapat DPMD Sumenep bersama pengurus AKD dan camat pada 9 Juli 2024. Surat undangan untuk rapat koordinasi juga sudah disebar ke setiap desa oleh camat pada 11 Juli 2024.
Dana Rp7,5 juta dari setiap desa dikumpulkan oleh AKD dan kecamatan, lalu dikoordinasikan oleh DPMD Sumenep untuk pelaksanaan kegiatan. Sebanyak 330 kades akan mengikuti bimtek dari tanggal 24 hingga 29 Juli.
Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, sulit dihubungi oleh wartawan untuk dimintai konfirmasi terkait program ini. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon tidak direspon.
Ketua AKD Sumenep, Miskun Legiono, mengatakan bahwa pembiayaan program tersebut dikelola oleh pihak ketiga. “Pembayaran langsung ke pihak ketiga. Mereka yang mengelola,” kata Miskun saat diwawancara.
Menurut Miskun, kegiatan tersebut sudah disetujui oleh seluruh kades karena merupakan amanat undang-undang desa. “Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Miskun juga menegaskan bahwa surat ke DPMD Sumenep agar memfasilitasi kegiatan ke Bandung sudah dikirim oleh pihaknya. “Saya kirim surat ke Bupati Cq DPMD. Dan semua pembayaran tidak bayar ke DPMD atau AKD. Tidak benar ada sumbangan Rp7,5 juta. Perlu dibedakan sumbangan dengan transportasi, kalau transportasi itu dipakai sendiri,” jelas Miskun.
Sejumlah Kades Mengeluh, Uang Sumbangan Dinilai Berlebihan
Sejumlah kepala desa di Sumenep ternyata masih ada yang keberatan atas sumbangan sejumlah Rp7,5 juta untuk biaya studi banding ke Bandung.
Salah satu kades yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku terpaksa ikut ke bumi berjuluk Kota Kembang. “Eman biayanya mahal,” katanya, saat dikonfirmasi media.
Narasumber dari kades lainnya juga mengaku demikian. Bahkan, kata dia, sejumlah camat yang ikut ke Bandung biayanya juga dibebankan kepada pihak desa.
“Iya hasil sumbangan memang benar,” tutup salah satu kades yang juga meminta identitasnya dirahasiakan tersebut.