Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mengkritik kebijakan pembubaran Petral di era awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia menilai langkah itu hanya sebatas pencitraan karena para pemain utamanya tetap aman hingga sekarang. “Petral yang katanya dibubarkan, tapi mafia minyaknya tetap beroperasi,” tulis Henri dalam akun X @henrisubiakto, Selasa (11/03/2025).
Henri menyoroti bagaimana anak dari mafia minyak bisa menduduki jabatan tinggi di Pertamina sebelum akhirnya tertangkap dalam kasus korupsi. Ia menduga praktik rente dalam transaksi minyak negara masih berlangsung meskipun Petral sudah tidak ada. “Yang menjalankan fungsi ekonomi rente tetap ada, hanya berpindah tempat,” tambahnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi yang disampaikan oleh para elit politik dan buzzer di media sosial. Menurutnya, banyak realitas yang diklaim baik, padahal hanya manipulasi. “Saatnya rakyat jangan mudah percaya dengan apa yang nampak di negeri ini,” tegas Henri.
Masyarakat, kata Henri, harus lebih kritis dalam memahami situasi politik dan hukum di Indonesia. Ia mengajak publik untuk mencari sendiri fakta-fakta yang mungkin sengaja disembunyikan oleh para elit. “Banyak elit yang seolah nampak baik, tapi senantiasa tidak jujur,” ujarnya.
Sikap skeptis terhadap informasi dari pemerintah dan media massa menjadi hal yang perlu diterapkan oleh masyarakat. Henri menilai banyak pernyataan yang dikemas sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya penuh kepura-puraan. Ia menyebut politik pencitraan telah menjadi alat utama dalam pemerintahan.
Henri juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih penuh dengan kepalsuan. Ia mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam panggung sandiwara politik dan hukum. “Belajarlah bertanya dan mencari tahu apa yang terjadi di belakang panggung,” katanya.
