Sikap skeptis terhadap informasi dari pemerintah dan media massa menjadi hal yang perlu diterapkan oleh masyarakat. Henri menilai banyak pernyataan yang dikemas sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya penuh kepura-puraan. Ia menyebut politik pencitraan telah menjadi alat utama dalam pemerintahan.
Henri juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih penuh dengan kepalsuan. Ia mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam panggung sandiwara politik dan hukum. “Belajarlah bertanya dan mencari tahu apa yang terjadi di belakang panggung,” katanya.
Ia meminta rakyat untuk aktif menuntut transparansi dalam proses penegakan hukum. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa kasus-kasus besar diselesaikan secara menyeluruh, bukan sekadar langkah simbolis. “Semua peristiwa penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas dan transparan,” jelas Henri.
Henri menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebohongan politik sudah sering terjadi selama pemerintahan Jokowi. Ia berharap masyarakat tidak lagi menjadi korban manipulasi dan inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah. “Rakyat jangan mau lagi jadi korban kebohongan politik pencitraan,” pungkasnya.