Ia meminta rakyat untuk aktif menuntut transparansi dalam proses penegakan hukum. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa kasus-kasus besar diselesaikan secara menyeluruh, bukan sekadar langkah simbolis. “Semua peristiwa penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas dan transparan,” jelas Henri.
Henri menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebohongan politik sudah sering terjadi selama pemerintahan Jokowi. Ia berharap masyarakat tidak lagi menjadi korban manipulasi dan inkonsistensi dalam kebijakan pemerintah. “Rakyat jangan mau lagi jadi korban kebohongan politik pencitraan,” pungkasnya.
