Yogyakarta – Lagi-lagi pernyataan Ade Armando di media sosial bikin gaduh. Pegiat media sosial dan politikus PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ini menyebut DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mempraktekkan politik dinasti, Selasa (05/12/2023).
Pernyataan Ade Armando dilontarkan kepada aksi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), dan universitas lainnya, yang mengkritik praktek politik dinasti dalam Pilpres 2024.
Ia merasa ironis dengan aksi mahasiswa BEM DIY tersebut. Hal ini karena politik dinasti sesungguhnya, kata dia, justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.
Penyataan itu langsung direspon banyak kalangan. Salah satunya, yang banyak disorot publik, adalah Sultan HB X, Raja Keraton DIY sekaligus Gubernur DIY. Sultan tidak mempermasalahkan pernyataan Ade Armanto tersebut. “Komentar boleh. Komentar kok gak boleh,” kata Sultan.
Namun, Sultan juga mengigatkan kepada Ade Armando bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal itu, menurutnya, tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945. DIY hanya menjalankan beleid yang berlaku. Selain itu, UU (Undang-Undang) Keistimewaan (UU No. 13 Tahun 2012, red.) juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur (dijabat) pakualam. Dalam konteks legalistik ini DIY melaksanakan itu semua.
Ada tidaknya unsur dinasti politik dalam peraturan ini, kata Sultan tergantung pada persepsi publik. Yang jelas, katanya lebih lanjut, menurut UU tersebut DIY menjadi bagian DIY adalah menjadi bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang merupakan daerah istimewa yang diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu.
