Lebih jauh, ia mengungkapkan indikasi adanya praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut. Bahkan, disebutkan bahwa nilai transaksinya mencapai Rp200 juta untuk satu posisi kepala desa.
“Kalau benar ada jual beli jabatan, KPK harus turun tangan,” ucap Hanafi dengan suara lantang. Ia menilai penundaan Pilkades membuka ruang lebar bagi praktik korupsi struktural.
Aksi semakin memanas ketika massa membakar ban truk di tengah jalan sebagai bentuk protes ekstrem. Ketegangan meningkat saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanta, mengumumkan rencana pelaksanaan Pilkades pada tahun 2027.
Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan massa yang mengecam sikap pemerintah daerah. Sudarmanta segera menghindar ke dalam kantor, disambut lemparan botol air mineral dari demonstran.
“Sudarmanta bodoh, masak 143 desa dianggap eceran,” teriak massa dengan emosi memuncak. Mereka menilai pemerintah tidak memberikan solusi konkret dan hanya memperpanjang ketidakpastian.
Sempat terjadi kontak fisik antara beberapa demonstran dan aparat kepolisian, namun kondisi akhirnya berhasil dikendalikan. Dalam aksi tersebut, Hanafi membacakan empat tuntutan utama terkait Pilkades, evaluasi Pj Kades, transparansi pengangkatan, dan penegakan hukum.
