Jakarta — Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 secara hati-hati dan kredibel. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN akan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, demikian dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (03/07/2025).
Sri Mulyani menyampaikan, tantangan eksternal dan munculnya prioritas baru dari Presiden menjadi latar penting dalam perumusan dan eksekusi APBN 2025. “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Menkeu.
Dalam forum itu, Sri Mulyani menyebut bahwa APBN harus memainkan tiga peran penting sekaligus: sebagai stabilizer, shock absorber, dan motor penggerak. Kebijakan countercyclical akan menjadi alat utama untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global.
Menkeu menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan transformasi jangka panjang. “APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi perekonomian,” ujarnya.
Lebih lanjut, APBN 2025 diarahkan untuk menopang berbagai program prioritas nasional yang ditetapkan Presiden. Program-program itu meliputi makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, layanan kesehatan gratis, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.
Sri Mulyani menyebut program-program tersebut dirancang untuk menyentuh kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik. “Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” kata Menkeu.
Komitmen pemerintah juga diperlihatkan melalui penggunaan instrumen fiskal yang tetap terjaga dalam batas aman. Menkeu mengapresiasi dukungan Banggar DPR RI terhadap proyeksi defisit anggaran sebesar 2,78 persen dari PDB dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara strategis.
Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika global yang memicu volatilitas ekonomi. Pemerintah berharap dukungan politik ini akan memperkuat ketahanan APBN dalam jangka panjang.
Selain itu, sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan APBN 2025. Pemerintah akan terus memperbaiki kualitas belanja agar lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Di sisi penerimaan negara, Menkeu menekankan pentingnya optimalisasi seluruh sumber penerimaan, termasuk pajak, bea cukai, dan PNBP. Pemerintah akan berupaya mencapai target penerimaan secara maksimal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan efisiensi.
“Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” ujar Sri Mulyani.