Sampang — Aksi unjuk rasa ribuan massa dari berbagai desa…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali unjuk kreativitas dengan wacana penundaan Pilkades 2025. Rupanya, mereka sangat peduli pada “aturan turunan yang belum lahir”.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali mewacanakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga tahun 2027, meskipun jadwal sebelumnya telah ditetapkan untuk tahun 2025 melalui SK Bupati tahun 2021. Kebijakan ini memicu keresahan warga dan dianggap menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana memukul mundur (menunda) jadwal Pilkades ke 2027, padahal SK Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah ketok palu untuk tahun 2025. Kalau keputusan bisa diganti sesuka hati, buat apa ada SK yang ia buat sendiri?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mewacanakan menunda kembali pelaksanaan Pilkades serentak hingga tahun 2027. Padahal, SK Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah menetapkan Pilkades pada tahun 2025 sebagai waktu pelaksanaan.
Pilkades bukan sekadar rutinitas politik, tetapi bentuk nyata kedaulatan rakyat di tingkat desa. “Pilkades merupakan pilar utama demokrasi desa yang memberi ruang langsung bagi masyarakat menentukan pemimpinnya,” tegas Ahmad Mudabbir, praktisi hukum di Jawa Timur (Jatim). Ia menilai bahwa demokrasi sejati berawal dari desa.
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani kerja sama pengembangan…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
