DPR RI melalui Komisi VIII menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai memberatkan calon jemaah. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan biaya haji agar lebih adil dan terjangkau
DPR
Kader PPP Gugat Ketidakjelasan Periodesasi Jabatan Legislatif ke MK
Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Zainul Arifin lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait periodesasi jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum
Anggota DPR Minta Pembangunan IKN Tidak Merugikan Masyarakat Lokal
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menegaskan pentingnya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak melupakan apalagi merugikan masyarakat setempat saat merencanakan pembangunan kota tersebut. Hal ini muncul sebagai respons atas adanya dugaan penggusuran yang mengkhawatirkan warga setempat akibat pembangunan IKN
Katua Banggar DPR: Bansos tidak Ada Satu Pihakpun yang Berhak Klaim
Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu
DPR Dorong Bawaslu Tegas Tindak ASN yang Langgar Netralitas Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menunjukkan keberanian dalam menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas saat pemilihan umum tahun 2024, Jumat (2/2/2024).
Bivitri Susanti Soroti “Kematian” Empat Aspek secara Hukum di Indonesia
Pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap empat aspek yang menurutnya telah dimatikan secara legal dalam konteks sistem hukum di Indonesia
KASN dan DPR Harap ASN Netral dalam Pemilu 2024
Terkait itu KASN meluncurkan slogan ASN PILIH NETRAL sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024
MK tak Memiliki Kewenangan Menentukan Sistem Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) tak memiliki kewenangan dalam menentukan sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Yang memiliki kewenangan terkait itu adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (2/6/2023).
Anggota Panja RUU Kesehatan Pastikan RUU Kesehatan Jauh dari Liberalisasi, Diskriminasi dan Kriminalisasi Tenaga Kesehatan
Irma Suryani Chaniago, Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Kesehatan dari Fraksi Partai NasDem, memastikan pihaknya akan mengawal pembahasan RUU tersebut jauh dari isu yang beredar tentang liberalisasi, diskriminasi, dan kriminalisasi tenaga kesehatan, Jumat (19/5/2023).
DPR-RI Apresiasi Terlaksananya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023
Pemerintah bersama Bank Indonesia menyelenggarakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk wilayah Jawa Tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.