Dari 562.075 angkatan kerja tahun 2024, hanya 13,7% yang bekerja di sektor formal dengan kepastian penghasilan. Selebihnya bergelut di sektor informal dengan status kerja yang rawan dan minim perlindungan.
Pemerintah menetapkan aturan baru terkait tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai.
Ketimpangan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang manfaat nyata belanja daerah bagi masyarakat luas. Jika belanja pegawai terus mendominasi, maka pembangunan infrastruktur dan layanan publik bisa mengalami stagnasi.
DPRD Bangkalan menekankan bahwa RKPD 2026 harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Oleh karena itu, program pembangunan harus difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Jawa Timur (Jatim) akan menerima Dana Desa dari APBN 2025. Dana ini dicairkan dalam tiga tahap, yaitu April 40 persen, Agustus 40 persen, dan Oktober 20 persen.
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Kabag Kesra Setda) Kabupaten Sumenep menganggarkan Rp2,4 miliar untuk kesejahteraan guru ngaji
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati untuk membicarakan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI dari Fraksi PKS Dapil Jateng IX, menilai kesejahteraan guru dan dosen yang tidak jelas menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat bawah
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
