Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus
Pemerintah
DPR-RI Tunggu Surpres dan Draf Naskah RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Terkait dengan belum digelarnya pembahasan RUU Pemberantasan Aset Hasil Tindak Pidana, kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Achmad Baidowi, bukan karena DPR Ri tidak serius. Bahkan, menunggu Surat Presiden (Surpres) dan draf naskah akademik RUU tersebut dari pemerintah.
Naskah Akademik dan Draf RUU Perampasan Aset Belum Dikirim Pemerintah ke DPR
Pemerintah lewat Menko Polhukam RI Mahfud MD., mendesak agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dapat segera dipercepat
Larangan Pemerintah Bukber Pejabat dan ASN Dikritisi Politisi Demokrat
Surat Arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang intinya melarang kegiatan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN banyak dikritik pelbagai kalangan
Menteri ATR/BPN tak akan Beri Ampun Mafia Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tidak akan memberi ampun bagi mafia tanah
DPR Dukung Pemerintah Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung kebijakan pemerintah terkait pelarangan jual beli pakaian bekas impor ilegal
Pemerintah Wujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif, Kondusif, dan Berkelanjutan
Ekonomi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia dalam ASEAN 2023, Jumat (10/3/2023)
DPR Dorong Pemerintah Berikan Klarifikasi Terkait Kejelasan Status Mobil Esemka
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah memberikan penjelasan tentang status pembuat Mobil Esemka
DPR Minta Pemerintah Menurunkan Biaya Haji Tahun Ini
Komisi VIII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta
Gus Muhaimin Minta Pemerintah Audit Total PT GNI
Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) meminta pemerintah audit total terhadap PT GNI
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.