Jakarta – Surat Arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang intinya melarang kegiatan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN banyak dikritik pelbagai kalangan, Sabtu (25/3/2023).
Alasan pemerintah melarang kegiatan itu, menurut surat tersebut, adalah pandemi COVID-19 dan pola hidup sederhana pejabat dan ASN.
Pasca keluarnya surat arahan dan edaran tersebut, muncul pro kontra di masyarakat Salah satu diantara respon kontra datang dari politisi Partai Demokrat Yan Harahap
Merespon hal itu, Yan Harahap politisi Partai Demokrat ini tampak melihat kebijakan pemerintah tersebut ada keganjilan.
Menurut Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat ini, pesta pernikahan anak presiden yang menghadirkan 3.000 undangan boleh, sedangkan bukber pejabat dan ASN tidak boleh.
“Pesta anak Presiden saja menghadirkan kerumunan tamu hingga 3000 undangan. Giliran acara buka puasa bersama, Presiden malah melarang. Kok diskriminatif? Ada apa dengan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan? Benar kah surat ini?” Tweet Yan Harahap.
Pelarangan ini apabila dikaitkan dengan COVID-19, kata dia, sudah tidak relevan lagi. Sebab banyak kegiatan pemerintah dan konser yang mendatangkan kerumunan banyak orang tidak masalah.
“Jika kaitannya soal penanganan Covid-19 (surat poin no.1), pelarangan itu sudah tak relevan lagi. Sebab kegiatan pemerintah pun sudah banyak yang menimbulkan keramaian toh tak masalah selama ini. Bahkan konser yang dihadiri 70 ribu orang saja dapat izin dari pemerintah baru-baru ini,” tweet Yan Harahap.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.