Kegiatan ini menjadi langkah awal penegasan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jalan Jokotole hingga kawasan Baru Rambat, Kota Pamekasan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, mengutip sumber resmi Pemkab Sumenep, secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 terkait ketentuan baru Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, membenarkan bahwa eksekusi penertiban PKL dilakukan sebagai langkah strategis pembangunan daerah.
Untuk mengakomodasi peran PKL tanpa mengganggu tatanan perkotaan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi guna menata dan memberdayakan sektor informal ini.
Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat urban. PKL hadir di berbagai ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan, dan kawasan perkantoran, dengan menawarkan produk murah, makanan, atau kerajinan tangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akhirnya menertibkan kios-kios Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Stadion Bangkalan, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertata.
Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) diduga berupaya menghalangi penggusuran dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Kasus ini menghebohkan warganet di media sosial
Beredar Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bangkalan, soal penertiban dan penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) area Stadion Gelora Bangkalan (SGB) serta Taman Rekreasi Kota (TRK) memicu perbincangan publik
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
