Tak Semua Orang Bisa Rayakan Tahun Baru 2025: Sebuah Catatan Pinggir

Data dari Madurapers (16/04/2024) menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2025, belanja pegawai di Bangkalan menelan lebih dari 40 persen total APBD—sekitar Rp1,81 triliun dari Rp2,66 triliun. Ketimpangan ini bukan semata persoalan teknis anggaran, tetapi mencerminkan politik anggaran yang lebih berpihak pada elite birokrasi ketimbang kepentingan publik.

Pengesahan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025 menimbulkan ketidakpastian politik yang langsung mengguncang pasar keuangan Indonesia. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara revisi ini dan pelemahan rupiah, reaksi investor terhadap ketidakpastian kebijakan menciptakan efek domino yang berujung pada depresiasi rupiah.

Idulfitri di era kontemporer mengalami pergeseran makna. Perayaan ini tidak lagi hanya berfokus pada nilai-nilai spiritual, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh budaya konsumtif. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kapitalisme dan modernisasi mengubah cara masyarakat merayakan Idulfitri.

“Praktik percaloan rekrutmen pekerja telah menjadi masalah serius dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Praktik ini membebani pencari kerja dengan biaya tambahan yang tidak perlu dan menciptakan sistem rekrutmen yang diskriminatif serta eksploitatif Pekerjaan diberikan bukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman, melainkan ditentukan oleh transaksi.

Dari total efisiensi anggaran tersebut, sekitar Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah, yang akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan.

Dalam momen ini, kekuasaan tampak sebagai panggung besar yang memanggil pemimpinnya untuk beraksi. Namun, publik tahu, kekuasaan bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab atas derita dan asa rakyat.