Meskipun berbagai indikator menunjukkan perbaikan, Pemkab Pamekasan perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Langkah strategis seperti pendidikan dan pelatihan kerja menjadi kunci utama keberlanjutan penurunan kemiskinan.
Dengan tren penurunan yang terus terjadi, Kabupaten Pamekasan dapat mencapai angka kemiskinan yang lebih rendah di tahun-tahun mendatang. Keberlanjutan kebijakan yang efektif akan menjadi faktor penentu keberhasilan ini.
Rupiah, menurut Bank Indonesia, mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir di tengah dinamika ekonomi global. Pada 26 Maret 2025, nilai tukar rupiah ditutup pada Rp16.575 per dolar AS dan melemah ke Rp16.590 pada pagi hari 27 Maret 2025.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek. Peraturan ini menggantikan POJK Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep, menurut data BPS Kabupaten Sumenep, mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 224,73 ribu jiwa, meningkat dari 220,23 ribu jiwa pada Maret 2020.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada Maret 2021, menurut data BPS Bangkalan, jumlah penduduk miskin mencapai 215,97 ribu jiwa, sedangkan pada Maret 2024 turun menjadi 190,94 ribu jiwa.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang, menurut data BPS Kabupaten Sampang, mengalami penurunan pada Maret 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Maret 2024, penduduk miskin tercatat sebanyak 214,32 ribu jiwa, berkurang 7,39 ribu jiwa dari Maret 2023 yang sebesar 221,71 ribu jiwa.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep, menurut data BPS Kabupaten Sumenep, mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, ekonomi tumbuh 3,11 persen, meningkat menjadi 5,35 persen pada 2023, lalu kembali turun ke 3,77 persen di 2024.
