Penurunan skornya era Pemerintahan Gus Dur–Megawati sebesar 0.03 poin dan Pemerintahan Jokowi sebesar 0.02 poin. Peningkatan skornya era Pemerintahan SBY sebesar 0.06 poin.
Capaian skor tertinggi era Pemerintahan Gus Dur–Megawati 0.73 poin dan terendah sebesar 0.70 poin. Era Pemerintahan SBY skor tertinggi sebesar 0.76 poin dan terendah 0.70 poin. Era Pemerintahan Jokowi skor tertinggi sebesar 0.76 poin dan terendah 0.72 poin.
Capaian skor tertinggi supremasi hukum terjadi di era Pemerintahan SBY dan Jokowi. Namun sayang, pada tahun 2019–2022 terus mengalami penurunan signifikan.
Meski tidak berdampak pada status ketahanannya di Indonesia, kondisi ini sedikit banyak berdampak pada status ketahanan demokrasi di Indonesia. Buktinya terlihat pada data Freedom in the World (FIW) Freedom House tahun 2023, dimana era Pemerintahan SBY status rezimnya adalah full demokrasi (free) kemudian menurun menjadi setengah demokrasi (partly free) era Pemerintahan Jokowi.
Capaian status full demokrasi ini terjadi pada tahun 2005-2012, dengan nilai skor kebebasannya (freedom) mencapai 2.5 poin. Skor indikator hak-hak politiknya (political rights) sebesar 2 poin dan kebebasan sipilnya (civil liberties) sebesar 3 poin. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan era pemerintahan Gus Dur–Megawati.
Namun, di era Pemerintahan Jokowi tahun 2014-2022 statusnya kembali menurun menjadi setengah demokrasi. Nilai skor kebebasannya sebesar 3 poin; nilai skor indikator kebebasan dan hak-hak politiknya sebesar 2 poin, sedangkan kebebasan sipil sebesar 4 poin.
Data ini linier dengan data survey Economist Intelligence Unit (EIU). Menurut data hasil survey EIU rezim politik Indonesia era Pemerintahan Jokowi, periode 2014–2022, masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy), dengan skor indeks demokrasi 6.30–7.03 poin.