Dalam hal ini, Kemenkeu bersama Kemendagri harus dapat membantu pemda untuk meningkatkan kapasitas dan pendampingan birokrasi daerah.
‘’Kita juga berharap, dengan disahkannya Undang-Undang HKPD, pengelolaan dana transfer ke daerah akan mengedepankan aspek kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin,’’ pungkas Marwan. (*)
Pemerintah secara resmi memulai penyaluran gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara per hari kemarin, Senin (02/06/2025). Langkah ini meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (03/06/2025).
Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Keputusan ini diumumkan dalam sidang isbat yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar usulan penambahan usia pensiun ASN dikaji secara mendalam. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas pelayanan publik.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, merespons positif usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Usulan ini, mengutip dari Parlementeria, muncul saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day
Komisi IX DPR RI menyoroti aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di berbagai daerah. Pemerintah didesak segera merumuskan regulasi perlindungan menyeluruh bagi para pengemudi.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik tajam penggunaan istilah “sejarah resmi” dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Ia menilai istilah tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah sejarah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
