Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. INPRES ini menekankan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Total efisiensi yang ditargetkan mencapai Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Presiden menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Termasuk pengurangan 50 persen untuk perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial.
Belanja honorarium dan kegiatan tanpa output terukur juga dibatasi. Tujuannya agar anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menteri Keuangan diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga. Selain itu, juga menyesuaikan alokasi transfer ke daerah.
Gubernur, bupati, dan wali kota diminta menyesuaikan belanja APBD sesuai instruksi ini. Fokusnya pada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan belanja non-prioritas.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi pelaksanaan instruksi ini. Tujuannya memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.
INPRES ini berlaku mulai 22 Januari 2025 dengan tenggat waktu yang ketat. Seluruh rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 14 Februari 2025.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal Indonesia. Serta memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
